Perusahaan air minum Dalam Kemasan (AMDK) Aqua Group menyalurkan bantuan air minum yakni 7500 karton Aqua botol 1500 ml dan 600 ml serta 475 karton Mizone untuk korban banjir melalui sejumlah lembaga kemanusiaan.
Pimpinan Aqua Group Parmaningsih Hadinegoro di Jakarta, Jumat, mengatakan bantuan tersebut disalurkan melalui jaringan posko banjir Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Palang Merah Indonesia (PMI), Aksi Cepat Tanggap (ACT), Dana Kemanusiaan Kompas (DKK) dan Posko Sahabat Green Radio.
"Bantuan melalui ketiga organisasi kemanusiaan tersebut diharapkan dapat meringankan beban para korban banjir, serta membantu ketersediaan air minum agar mereka dapat tetap terjaga kesehatannya dalam kondisi darurat ini," ujar Parmaningsih.
Bantuan itu juga diharapkan untuk dapat dikonsumsi oleh para relawan agar dapat menjaga stamina dalam menolong korban banjir.
"Kami percaya bahwa organisasi kemanusiaan yang menjadi mitra Aqua Group dapat mengelola penyaluran bantuan hingga dapat menjangkau para korban banjir," ujar Parmaningsih.
HFI merupakan sebuah konsorsium dari sepuluh organiasai kemanusiaan berlatar belakang lintas agama untuk pengurangan risiko bencana yang anggotanya seperti Dhompet Dhuafa, Pos Kemanusiaan Peduli Umat, Wahana Visi Indonesia, Charitas Indonesia, Habitat Indonesia, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).
Sedangkan PMI dan ACT merupakan organisasi yang juga bergerak dalam pengurangan risiko bencana dengan jaringan yang luas pula.
Parmaningsih melanjutkan bahwa seluruh manajemen dan karyawan Aqua Group prihatin dengan kondisi korban banjir di Jakarta.
"Bantuan yang kami berikan ini tidak seberapa dibanding dengan kondisi para korban banjir. Karena itu, marilah kita bersama-sama untuk mengerahkan segala upaya yang kita miliki untuk membantu mereka," kata dia.(ant/id)
Thursday, 31 January 2013
Aqua Salurkan Air Minum untuk Korban Banjir
Mensos Berikan Santunan Kepada Relawan Korban Banjir
Menteri Sosial (Mensos) Salim Asegaf Al-Jufri memberikan santunan kepada keluarga dari Karno (37), seorang relawan banjir yang menjadi korban saat melaksanakan tugasnya.
"Kami baru saja memberikan santunan dan menyatakan rasa belasungkawa kepada keluarga Karno, karena almarhum Karno ini luar biasa walaupun dia kesulitan setelah kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja-red), dia masih semangat untuk mebantu sesama tidak hilang," kata Salim usai mendatangi keluarga korban di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta, Jumat.
Kementerian Sosial memberikan santunan berupa uang tunai sebesar lima juta rupiah serta beberapa kebutuhan dan perlengkapan bayi kepada istri korban, Nurlaila (35) yang melahirkan anak ketiga pada tiga hari lalu.
Pada kesempatan itu, Mensos juga menyatakan penghargaan yang besar terhadap pengorbanan Karno yang ikhlas membantu para korban banjir di wilayah Tebet, walaupun dia tidak tergabung dalam satuan penanggulangan banjir resmi.
"Kemiskinan dan kekurangan tidak lantas membuat seseorang kehilangan rasa sosialnya bahkan hingga dia kehilangan nyawanya. Hal inilah yang harus kita apresiasi," ujarnya.
Salim juga mendorong masyarakat untuk tetap memelihara budaya gotong-royong dan saling membantu, khususnya dalam upaya menanggulangi bencana banjir yang terjadi di Jakarta.
"Jadi, pada dasarnya karakter bangsa kita spontanitas suka menolong maka ini harus kita pelihara dan tingkatkan. Tidak masalah bila orang tersebut tidak bergabung dalam satgas sosial tertentu, seperti Karang Taruna atau Tagana," tukasnya.
Dia juga berjanji bahwa Kementerian Sosial akan berusaha untuk memperhatikan nasib para relawan yang belum tergabung dalam satuan tugas (satgas) sosial yang resmi.
Karno, warga Kelurahan Kebon Baru RT 10 RW 10, Kecamatan Kebon Baru tewas terbawa arus deras di Kali Ciliwung saat berusaha menolong dan mengevakuasi para korban banjir di wilayah Kampung Duri, Jakarta Selatan pada Kamis sore (17/1).
Dia meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak, yaitu dua anak yang masih bersekolah dan seorang bayi.
Nurlaila (35), istri korban, berharap pemerintah dapat memberikan bantuan pendidikan hingga perguruan tinggi bagi putra dan putri yang ditinggalkan Karno. (ant/id)
DPRD Sumsel Minta Dana Progam Berobat Transparan
Komisi V DPRD sumatera selatan meminta dana program berobat gratis yang direalisasikan pemerintah provinsi ke kabupaten dan kota lebih transparan dan tepat sasaran.
Ketua Komisi V dprd sumsel MF Ridho menyampaikan hal itu di Palembang, Sabtu, terkait hasil kunjungan kerja mereka baru-baru ini ke Kabupaten Lahat ternyata dana bidang kesehatan yang dialokasikan ke kabupaten itu secara patungan yaitu 50:50 (50 persen Lahat dan 50 persen Pemprov Sumsel).
"Namun, dana patungan dari provinsi itu setiap tahun tidak terealisasi sebesar 50 persen, ini yang disampaikan kepada kita," katanya.
Menurut dia, kalau total untuk berobat gratis itu Rp11,4 miliar, maka yang ditanggung kabupaten Rp5,7 miliar, sedangkan provinsi Rp5,7 miliar bila komposisinya 50 persen kabupaten dan 50 persen provinsi.
Dari jumlah itu untuk alokasi dari kabupaten Rp5,7 miliar sudah dipenuhi, sementara alokasi dari provinsi yang di kirim ke kabupaten hanya Rp2,6 miliar artinya masih kurang, ujarnya.
Ia berharap, porsi untuk kabupaten yang dari provinsi itu didrop ke kabupaten sesuai dengan jumlah tersebut.
Kalau tagihan rumah sakit Mohammad Hoesin Palembang dan rumah sakit Jakarta pembayarannya berdasarkan kartu tanda penduduk. Artinya ada pasien yang dirujuk ke Palembang berdemosili di Kabupaten Lahat seharusnya kabupaten membayar ke provinsi.
Jadi, transparansi memang perlu ditingkatkan dan pasien yang berobat tentunya ada data walaupun berobat di kelas III.
Data pasien seluruh dari Kabupaten Lahat berapa biayanya, nanti Lahat yang membayarnya, jadi dana dari provinsi untuk kabupaten didrop seluruhnya dahulu, tuturnya.
Ia mengatakan, itu untuk tahun 2012 diharapkan ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih dirasakan warga.
"Artinya di sini transparansinya harus dibuka dan dana patungan dari provinsi harus dibayar penuh, kalau hanya Rp2,6 miliar, yang Rp3,1 miliarnya kemana, itu hasil pertemuan kita dengan Bupati Lahat," paparnya.
Selain itu, kabupaten berharap bila APBD Provinsi Sumsel sudah semakin besar diharapkan tidak ada lagi dana patungan berobat gratis sehingga semua dananya harus ditanggung Provinsi Sumsel.
Dengan begitu kabupaten dan kota bisa menggunakan dana patungan berobat gratis untuk kebutuhan lain di kabupaten dan kota itu sendiri, katanya.
JK Tinjau Kondisi Sumbawa Pascakerusuhan
Mantan Wakil Presiden jusuf kalla (JK) meninjau kondisi di Kabupaten Sumbawa, nusa tenggara barat (NTB), pascakerusuhan akibat isu bernuansa Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) yang terjadi pada Selasa (22/1).
"Pak JK ke NTB untuk meninjau kondisi terakhir di Kabupaten Sumbawa, dan Pak Wagub sedang mendampinginya," kata Kabag Humas dan Protokol Setda NTB Tri Budiprayitno, di Mataram, Sabtu.
Juru bicara Pemprov NTB itu mengatakan, JK dan rombongan dari Jakarta tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL), Sabtu menggunakan pesawat khusus, sekitar pukul 09.00 Wita.
Selanjutnya menuju Bandar Udara Brangbiji di Sumbawa, bersama Wakil Gubernur NTB H Badrul Munir dan sejumlah pejabat Pemprov NTB ikut dalam pesawat tersebut.
"Tentu diharapkan kunjungan Pak JK ke Sumbawa itu semakin memotivasi semua pihak untuk terus berupaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pak JK ke Sumbawa dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PMI," ujar Tri.
Seperti diketahui, sampai hari ketiga pascakerusuhan di Sumbawa, warga keturunan Bali masih mengungsi di markas aparat TNI dan polri, meskipun sebagian sudah kembali ke rumahnya.
Jumlah warga yang mengungsi lebih dari 1.000 jiwa, di tiga lokasi yakni di Markas Kodim Sumbawa, Markas Kompi Senapan B Batalyon Infanteri (Yonif) 742/SYB, dan di Markas Polres Sumbawa.
Sebanyak 375 jiwa yang mengungsi di Markas Polres Sumbawa kembali ke rumahnya pada Jumat (25/1) sore, yang difasilitasi pemulangannya oleh pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Pengungsi di lokasi lainnya, akan difasilitasi pemulangannya secara bertahap, yang tentunya diprioritaskan bagi yang rumahnya masih mungkin ditempati.
Versi Polda NTB, dalam kerusuhan yang dipicu oleh isu menyesatkan yang mengait-ngaitkan kecelakaan lalu lintas dengan unsur SARA itu, sebanyak 35 unit rumah dibakar, puluhan rumah lainnya rusak berat, dua unit toko dan dua swalayan juga dijarah dan dibakar.
Selain itu, empat mobil dan tujuh sepeda motor dibakar, satu unit hotel (Hotel Tambora) dibakar dan satu bengkel dirusak dan dijarah.
Tujuh sepeda motor lainnya dirusak, enam unit toko dibakar, dan 142 unit kios di Pasar Seketeng, Kecamatan Sumbawa, juga dibakar. Kerusuhan itu dipicu oleh isu menyesatkan pascatewasnya Arniati (30) yang beragama Islam dalam kecelakaan sepeda motor yang dikendarai anggota Polri yang beragama Hindu Brigadir I Gede Eka Swarjana (31). Arniati yang diketahui merupakan pacar anggota polisi itu membonceng di sepeda motor itu.
Kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari sekitar pukul 23.00 Wita, di jalan raya jurusan Sumbawa-Kanar kilometer 15-16 di dekat tambak udang Dusun Empang, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.
Namun, kasus itu dikait-kaitkan dengan unsur SARA dan isu yang berkembang wanita itu bukan tewas akibat kecelakaan lalu lintas, tetapi diperkosa dan dibunuh.(ant/id)
Bulog: Alokasi Raskin 2013 Turun
Alokasi beras untuk masyarakat miskin (raskin) di eks-Keresidenan Pati pada tahun 2013 mengalami penurunan dibanding dengan alokasi raskin tahun 2012 kata Kasi Pelayanan Publik Perum Bulog sub-Divre II Pati Suyoko.
"Alokasi raskin per bulan pada tahun 2013 hanya 5,56 juta kilogram, sedangkan tahun 2012 lebih dari jumlah tersebut," ujarnya, di Pati, Sabtu.
Ia memperkirakan, penurunan alokasi raskin tahun ini mencapai belasan persen dibanding alokasi raskin total selama 2012.
Terkait dengan penurunan alokasi raskin tahun ini, kata dia, akan dilakukan rapat sekaligus sosialisasi alokasi raskin tahun 2013 dengan sejumlah daerah di Kantor Badan Koordinasi Wilayah Pati pekan depan.
Sedangkan proses distribusi raskin ke masing-masing daerah, diperkirakan mendekati bulan Februari 2013 atau dirangkap pada bulan yang sama.
Dengan demikian, kata dia, masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mensosialisasikan alokasi raskin terbaru yang mengalami penurunan cukup besar dibanding tahun lalu.
Berdasarkan data Perum Bulog Pati, alokasi raskin untuk periode Januari-Mei 2012 untuk lima kabupaten totalnya sebanyak 6.020,07 ton per bulan untuk 401.338 rumah tangga sasaran (RTS), sedangkan periode Juni-Desember 2012 sebanyak 6.647,77 ton untuk 443.185 RTS.
Sedangkan alokasi tahun 2013 per bulan sebanyak 5.560,8 ton per bulan dengan jumlah penerima sekitar 273.721 RTS yang tersebar di lima kabupaten.
Kelima kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Rembang, dan Blora dengan jumlah penerima bervariasi.(ant/id)
PMI Imbau Masyarakat Donor Darah Antisipasi Wabah Paska Banjir
Kegiatan menyumbang darah oleh berbagai instansi pemerintah dan swasta yang dibatalkan akibat banjir sehingga PMI mengimbau warga aktif mendonorkan darah terutama untuk mengantisipasi wabah penyakit paskabanjir seperti demam berdarah dengue (DBD).
"Kami mengimbau pihak TNI, Polri, instansi pemerintah, instansi swasta dan masyarakat untuk menyumbangkan darah untuk mengantisipasi penyakit seperti demam berdarah ini," kata Kepala Bidang Pengadaan Darah Unit donor darah (UDD) PMI DKI Jakarta Udja Bachrul Sani dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Meski mengeluarkan imbauan agar masyarakat dapat aktif mendonor, Udja mengatakan pembatalan maupun keterlambatan kegiatan donor darah selama banjir belum mengganggu upaya pengumpulan darah di wilayah DKI Jakarta.
"Hingga hari Jumat kemarin, penyaluran darah untuk pasien di rumah sakit masih aman," ujarnya.
Persediaan kantong darah di PMI juga dikatakan Udja masih dalam jumlah yang aman hingga tidak perlu terjadi kekhawatiran.
"Meski kemarin banjir, stok darah kami masih aman dan jumlahnya terkendali. Namun kami tetap mengimbau masyarakat untuk melakukan donor darah seperti biasa," ujarnya.
Untuk membantu mengumpulkan darah di wilayah DKI Jakarta, pihak UDD PMI DKI juga meminta kepada keluarga pasien yang membutuhkan darah untuk membawa kerabat guna menyumbangkan darahnya.
"Donor langsung dari keluarga pasien cukup efektif untuk memenuhi permintaan darah sampai saat ini, kata Udja.
Pihak UDD PMI DKI Jakarta juga meminta masyarakat untuk mewaspadai timbulnya penyakit demam berdarah yang biasa muncul pascabanjir.
"Genangan air paskabanjir dapat menyebabkan berkembangbiaknya jentik nyamuk sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit demam berdarah dengue (DBD)," kata Udja.
Untuk mengantisipasi ledakan jumlah permintaan darah, UDD PMI DKI Jakarta menggalang kerja sama dengan daerah lain seperti UDD PMI Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten.
Kebutuhan darah di Provinsi DKI Jakarta setiap harinya mencapai 800-1.000 kantong darah dan dari jumlah tersebut, PMI memenuhi permintaan darah dengan memobilisasi 12 hingga 14 mobil unit setiap hari.
Namun saat banjir, PMI hanya dapat memobilisasi dua mobil unit yang dapat melayani donor darah sehingga kemungkinan pengumpulan kantong darah dapat terganggu.(ant/id)
Kedatangan Presiden SBY di HPN Mundur 11 Februari
Jadwal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri hari pers nasional (HPN) 2013 di Manado, Sulawesi Utara, yang semula dijadwalkan Sabtu (9/2) diundur menjadi Senin (11/2).
Ketua Panitia Nasional HPN 2013, Muhammad Ihsan mengemukakan hal itu dalam rapat panitia di ruang Mapalusse Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Sabtu, yang turut dihadiri Ketua Panitia Daerah, Ir Siswa Rahmat Mokodongan dan panitia.
"Tanggal tujuh beliau masih menjadi pembicara OKI di Mesir dan tanggal delapan Februari baru kembali ke tanah air, sehingga dijadwalkan presiden hadir sebelas Februari jam dua siang," katanya.
Muhammad Ihsan mengatakan, menurut rencana panitia nasional dan panitia daerah akan diterima audiensi dengan presiden pada (29/1) sebelum berangkat ke luar negeri.
Presiden rencananya akan ke Liberia, Nigeria, Mesir dan Saudi Arabia.
"Jadi agenda kegiatan HPN tidak mengalami perubahan kecuali kedatangan presiden sby yang digeser karena ke luar negeri dan menghadiri perayaan Imlek," katanya.
Sementara itu Ketua Panitia Daerah HPN 2013, Siswa Rahmat Mokodongan mengatakan, selain menghadiri hari puncak HPN, presiden sby dijadwalkan meresmikan sekretariat CTI (Coral Triangle Initiative) yang berada di lokasi puncak HPN, Grand Kawanua International City.
Kemudian menyerahkan Kepres Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan peresmian pembangunan jalan tol Manado - Bitung.
"Untuk peresmian pembangunan jalan tol Manado - Bitung beliau tidak ke lokasi namun dijadikan satu dengan acara di Grand Kawanua International City, setelah itu beliau dijadwalkan meninjau pameran di Manado Town Square," katanya.
Di Manado Town Square (Mantos) juga akan dipamerkan 20 foto karya Ny Ani Bambang Yudhoyono, 20 foto pemenang Adinegoro 2012, 20 foto karya Mendur bersaudara dan beberapa foto karya media asing.
Sedangkan rencana presiden sby ke Pulau Miangas dibatalkan.(ant/id)
Daya Tampung SUPM Ditargetkan 10.000 Siswa
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pada tahun 2013 daya tampung sekolah umum perikanan Menengah (SUPM) meningkat menjadi 10.000 siswa.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Manusia Kelautan dan Perikanan, KKP, R.Sjarief Widjaja di Jakarta, Sabtu mengatakan, daya tampung supm di seluruh Indonesia awalnya hanya 4500 siswa kemudian ditingkatkan menjadi 6.000 siswa seiring meningkatnya minat masyarakat melanjutkan pendidikan ke sekolah tersebut.
"Meskipun demikian peminatnya tetap saja banyak bahkan melebihi daya tampung sehingga kami akan meningkatkan kapasitasnya tahun ini menjadi 10.000 ribu orang," katanya.
Sebelumnya dalam bedah buku "Sekolah Nelayan" yang ditulisnya, Sjarief menyatakan, sumber daya manusia berperan penting dalam menentukan laju pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.
Namun demikian, lanjutnya, dari sekitar 2,7 juta nelayan kecil di Indonesia, kebanyakan tingkat pendidikannya masih rendah bahkan banyak yang putus sekolah.
Kondisi ini, menurut dia, menjadi tidak seimbang ketika di laut mereka harus berkompetisi dengan nelayan asing yang sudah jauh lebih maju, baik dari pola pikir maupun teknologi yang digunakan.
Oleh karena itu, Sjarief menyatakan, BPSDMKP merasa bertanggung jawab dalam membangun SDM kelautan dan perikanan Indonesia untuk lebih maju dan modern.
"Salah satu pilar pembangunan SDM kelautan dan perikanan yakni melalui pendidikan. Jalur ini dirasa penting sebagai fondasi menciptakan SDM yang maju dan modern," katanya.
Selain meningkatkan daya tampung sekolah perikanan yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, tambahnya, pihaknya juga akan bersinergi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perikanan dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini jumlahnya mencapai 107 sekolah.
Sementara itu untuk memberikan kesempatan keluarga nelayan atau masyarakat pesisir yang ingin mengenyam pendidikan namun mengalami kendala biaya , maka pihaknya juga akan menambah sekolah-sekolah lapang di sentra-sentra nelayan.
Saat ini, lanjutnya, sekolah lapang tersebut terdapat di empat titik yakni Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, Kabupaten Belawan Sumatera Utara dan Kupang Nusa Tenggara Timur.
Nantinya sekolah lapang tersebut akan dikembangkan lagi di tujuh titik yang merupakan kampung-kampung nelayan dengan intensitas industri perikanan tinggi namun banyak memiliki potensi SDM yang putus sekolah.
Ke tujuh titik tersebut yakni Sibolga Sumatera Utara, Tegal Jawa Tengah, Pontianak Kalimantan Barat, Bitung Sulawesi Utara, Ambon Maluku, Sorong Papua Barat dan Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. (ant/id)
Pemkot Padang segera Bayarkan Tunjangan Sertifikasi Guru
Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, segera membayarkan tunjangan sertifikasi semua guru yang telah lulus sertifikasi karena merupakan hak mereka.
"Bagi guru di Kota Padang yang telah memenuhi syarat sertifikasi, kita pasti akan membayarkan tunjangan itu," kata Wali Kota Padang Fauzi Bahar, di Padang, Sabtu.
Menurut dia, pemerintah belum membayarkan tunjangan sertifikasi karena masih dalam masa transisi, ada jam yang diakui dan ada yang tidak diakui.
"Dari jam mengajar guru yang tidak diakui tersebut perlu kita sesuaikan semua, daftar itulah yang disederhanakan," katanya.
Ia mengatakan, jika dibayarkan dari angka yang lama, anggarannya diperkirakan sekitar Rp10 miliar, dari mana dananya diambilkan. "Karena itu akan kita sederhanakan sehingga perlu dibayarkan sesuai dengan jumlah yang ada.
"Tunjangan yang akan dibayarkan itu untuk peningkatan mutu guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar," katanya.
Menurut dia, pemerintah tetap mendorong para guru yang ada di Kota Padang untuk optimalkan dalam mengikuti proses sertifikasi.
"Kami menyadari kualitas guru tidak serta merta ditentukan oleh sertifikasi, tetapi juga kesungguhan guru tersebut untuk meningkatkan kompetensi diri dengan memanfaatkan banyak media pendidikan yang tersedia," ujar dia.
Bagi guru yang telah disertifikasi, untuk memenuhi jam mengajar dapat pindah pada sekolah lain. "Bila para guru pindah ke sekolah yang membutuhkan, kesempatan untuk memenuhi jam mengajar untuk sertifikasi guru tentu akan bisa terpenuhi dengan baik," kata Fauzi Bahar.
Fauzi Bahar berharap pencairan tunjangan sertifikasi guru sebesar satu bulan gaji pokok diharapkan dapat meningkatkan penghasilan guru, sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga maupun keperluan lainnya.(ant/id)
Siswa Indonesia Berpartisipasi dalam Simulasi PBB di Den Haag
Delapan siswa tingkat menengah atas Sekolah Indonesia Nederland (SIN), Belanda, akan mengikuti Simulasi Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa Internasional den haag (THIMUN) pada 27 Januari-1 Februari 2013 di den haag, Belanda, kata seorang pembina SIN.
THIMUN yang pertama kali diadakan pada 1968 merupakan simulasi sidang PBB yang diikuti para pelajar tingkat sekolah menengah atas dengan tujuan mendidik para peserta mengenai peristiwa kekinian, hubungan internasional, diplomasi dan agenda PBB, kata pembina tim SIN Safreni C Sari di Delft, Sabtu.
Para peserta memainkan peran sebagai diplomat yang mewakili negara tertentu atau lembaga swadaya masyarakat dalam sesi simulasi komite Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti sidang Dewan Keamanan atau Majelis Umum.
"Siswa Indonesia akan berperan sebagai delegasi Papua New Guinea, dan akan membahas beberapa isu seperti politik khusus dan dekolonisasi, pelucutan senjata serta keamanan internasional, ekonomi dan keuangan, masalah sosial, kemanusiaan dan budaya," jelasnya.
Safreni yang saat ini tengah melakukan penelitian bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence) di Universitas Teknologi Delft (TUD) mengatakan para siswa tidak hanya dibimbing untuk menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris tapi juga mempertahankan gagasan mereka di depan simulasi sidang PBB yang diikuti sekitar 3.500 siswa yang berasal dari lebih 100 negara.
"Maka selama masa persiapan, para siswa mengadakan riset mengenai isu yang mereka emban sehingga mereka punya cukup informasi dan data sebagai dasar yang kuat dalam mempertahankan pendapat dan menyusun resolusi," kata Safreni.
Selain itu, pembinaan para siswa juga meliputi kemampuan persuasi, karena layaknya proses negosiasi antar negara di tingkat internasional yang membutuhkan pendekatan dan lobi, peserta THIMUN, yang telah dikelompokkan dalam delegasi negara-negara, juga harus melakukan hal yang sama (pendekatan dan lobi) agar resolusi yang diajukan mendapat dukungan dan disetujui pada sidang umum PBB.
Safreni mengatakan resolusi yang diajukan para siswa peserta akan disusun sesuai format baku PBB sehingga mereka juga dilatih agar lancar berkomunikasi tertulis dalam bahasa Inggris.
Dia mengatakan anggota tim THIMUN SIN terdiri atas siswa kelas satu dan tiga, masing-masing tiga orang, dan dua siswa kelas dua tingkat atas. Mereka adalah Olga Maharani Yuvia, Sandhi Ahsani Taqwim, Shabilla Ghizani, Syarif Ibrahim Perdana, Avi Adriantama, Ardiana Callista Prima, Dwiki Wahyu Pratama dan Royyan Abdullah Dzakiy.
"Mereka telah diseleksi berdasarkan kemampuan bahasa Inggris, keluasan wawasan internasional, memiliki minat serta karakter moral yang kuat untuk mencari solusi bagi permasalahan orang banyak dan membela keadilan," kata Safreni.
Pada THIMUN 2012 siswa Sekolah Indonesia Nederland berperan sebagai delegasi Republik San Marino, yang membahas isu kelautan.(ant/id)
Bulog Maluku Siap Salurkan Raskin
Divisi Regional (Divre) Perum Bulog Maluku siap menyalurkan beras untuk keluarga miskin (raskin) untuk jatah tahun 2013.
Kepala Bidang Penyaluran Divre Bulog Maluku, M Said, di Ambon, Sabtu menjelaskan, dokumen jatah raskin sudah ada di Gubernur Maluku dan sudah ditandatangani.
"Jadi, kalau sudah ditandatangani maka tinggal dikirim ke semua kabupaten dan kota di Maluku, terutama ke tingkat kecamatan, setelah itu baru dikembalikan Gubernur Maluku yang sudah disertai dengan jumlah pagu yakni rumah tangga sasaran (RTS) yang akan menerima raskin tersebut," katanya.
Setelah itu baru dikembalikan ke Bulog dengan disertai jumlah RTS maupun SK penyaluran dari Gubernur Maluku.
Terkait dengan rencana penyaluran raskin, Bulog Maluku sudah mendapat pemberitahuan dari Bulog Pusat untuk tetap memantau sampai tingkat penyelesaian dokumen tersebut.
"Maksud Bulog Pusat itu, penyaluran raskin untuk jatah tahun 2013 sudah harus jalan sesuai dengan rencana agar masyarakat penerima manfaat sudah bisa menerima tepat pada waktunya," katanya.
Dia menambahkan, kalau sistem penyaluran Raskin di Maluku pada tahun 2012 terbagi atas dua tahap yakni tahap pertama Januari - Juni dan tahap kedua Juli - Desember.
Terkait tunggakan jatah raskin tahun 2012, katanya, masih ada, dan hal itu cukup besar, karena itu ia mengharapkan teman - teman di kecamatan yang sudah menerima uang dari masyarakat bisa setor ke rekening Bulog Maluku agar di tahun 2013 mulai dari nol lagi.
Sementara itu, harga beras Raskin belum ada perubahan tetap sebesar Rp1.600 per kg sampai pada titik akhir pendistribusian Bulog setempat.
BPBD Tasikmalaya Verifikasi Kerusakan Topan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, memverifikasi kerusakan rumah warga yang diterjang bencana angin puting beliung sejak awal Januari 2013.
"Rumah rusak karena puting beliung sedang diverifikasi oleh tim, kerusakannya berapa, rusaknya seperti apa," kata Kepala BPBD Tasikmalaya Kundang Sodikin, saat dihubungi melalui telepon seluler, Minggu.
Ia menyebutkan jumlah kerusakan yang dilaporkan sebanyak 600 rumah yang tersebar di Kecamatan Sukarame, Taraju, Salawu, Cigalontang, Karangnunggal, dan Manonjaya.
Jumlah rumah yang rusak itu, menurut dia, tingkat kerusakannya tentu berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan verifikasi langsung oleh tim dari BPBD dan dinas terkait agar pemberian bantuannya tepat sasaran.
"Jangan sampai tiga genting yang copot disamakan dengan 30 genting, nantinya disebut tidak adil, makanya perlu diverifikasi sebelum diberikan bantuan," katanya.
Ia mengatakan bantuan yang akan diberikan pemerintah daerah berupa uang stimulan untuk membantu meringankan beban korban saat memperbaiki rumahnya.
Namun bentuk bantuan yang diberikan pemerintah, kata Kundang, bukan hanya berupa uang, bantuan tenaga juga telah dilakukan oleh petugas BPBD dan unsur lainnya untuk membantu memperbaiki kembali rumah warga yang rusak.
"Pemerintah pastinya berupaya memberi bantuan bagi korban bencana, tetapi bantuan itu bukan berupa uang, tetapi tenaga dan makanan juga merupakan bantuan yang sudah dilakukan," katanya.
Sementara itu, selama musim hujan, BPBD Tasikmalaya terus mengimbau masyarakat agar waspada terhadap berbagai ancaman bahaya bencana alam.
Tasikmalaya masuk peringkat kedua setelah Garut sebagai daerah rawan berbagai bencana alam di Jawa Barat seperti longsor, puting beliung, tsunami, banjir dan pergerakan tanah.
"Kita tidak henti-hentinya mengimbau warga untuk selalu waspada, dan BPBD juga terus siaga melakukan langkah antisipasi," katanya.(ant/ ap)
KBRI Malaysia Siap Pulangkan 69 TKW NTT
Data KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, menunjukkan bahwa tenaga kerja wanita (TKW) asal nusa tenggara timur yang siap dipulangkan, Senin, berjumlah 69 orang.
"Setelah dilakukan pendataan ulang terhadap 82 TKW Indonesia yang siap dipulangkan ke Tanah Air, ternyata yang berasal dari NTT hanya 69 orang," kata Konsular Kedubes RI di Kuala Lumpur Dino Nurwahyudin setelah dikonfirmasi oleh Ketua Forum Komunikasi Tenaga Kerja (ForkomNaker) NTT Yoseph Ariyanto Tef'lopo Lu soal jumlah TKW asal NTT di Bandara Internasional Kuala Lumpur.
Sebanyak 82 TKW Indonesia itu akan diantar langsung oleh Duta Besar RI untuk Malaysia Herman Prayitno didampingi Konsular Dino Nurwahyudin, Atase Kepolisian Kedubes RI di Malaysia Benni Iskandar serta Ketua ForkomNaker NTT Yoseph Ariyanto Tef'lopo Lu.
Para TKW Indonesia tersebut sudah berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur untuk siap kembali ke Tanah Air dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways (GIA) pada pukul 13.50 waktu Kuala Lumpur.
Para TKW Indonesia, termasuk 69 di antaranya dari NTT itu ditahan pihak keimigrasian Malaysia sejak 3 Desember 2012 di sebuah lokasi penampungan sementara (shelter) di Kuala Lumpur, karena sebagian dari mereka belum cukup umur menjadi tenaga kerja.
Ada tuduhan penjualan manusia terhadap para TKW yang masih di bawah umur tersebut, namun pihak KBRI di Kuala Lumpur sudah menyelesaikan semua persoalan tersebut dengan pihak keimigrasian Malaysia sampai berhasil memulangkan mereka semuanya ke Indonesia, Senin.
Para TKW asal NTT itu menurut rencana akan dijemput langsung oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta.
Ketua ForkomNaker NTT Yoseph Ariyanto Tef'lopo Lu mengharapkan para TKW asal NTT langsung dipulangkan ke Kupang, tanpa harus ditampung lagi di Jakarta untuk mengobati rindu hati orang tua serta keluarga mereka yang menanti tanpa kepastian selama ini.
"Mereka sudah trauma selama di lokasi penampungan di Malaysia, sehingga apa pun alasannya tidak perlu lagi ditampung di Jakarta untuk dimintai keterangan oleh Mabes Polri sehubungan dengan dugaan trafficking tersebut," ujarnya.
Menurut dia, persoalan tersebut sudah diselesaikan di Malaysia oleh pihak KBRI dengan aparat keimigrasian negara itu, sehingga tidak perlu lagi para TKW harus dimintai keterangan lagi oleh aparat penyidik dari Mabes Polri.
Ariyanto menegaskan forum yang dipimpinnya bersedia untuk melakukan pembinaan terhadap para TKW serta perusahaan pengerah jasa tenaga kerja yang mengirim para TKW tersebut ke Malaysia.
"Persoalan yang dihadapi para TKW ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat mahal bagi Forkom Naker NTT untuk menata kembali para anggotanya agar tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama seperti yang diharapkan KBRI di Malaysia," demikian Ariyanto. (ant/as)
Pemkab Gorontalo Utara Salurkan Kaca Mata Gratis
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) gorontalo utara, membangun kerja sama dengan pihak pengusaha optik 'seis' untuk menyalurkan kaca mata gratis kepada masyarakat di daerah itu.
Kepala Dinas Kesehatan gorontalo utara, Ibrahim Paneo, Senin, mengatakan, program tersebut dikhususkan untuk para lanjut usia (lansia) yang masih produktif namun mulai mengalami kesulitan penglihatan.
Pemerintah daerah melalui kader kesehatan, akan mendata para lansia di setiap desa untuk mendapatkan fasilitas pemeriksaan mata secara gratis.
Nantinya pihak pengusaha optik 'seis' yang ditunjuk sebagai mitra, akan turun melakukan pemeriksaan mata kepada para lansia yang telah mengisi formulir yang disalurkan melalui pemerintah desa.
"Pemerintah daerah akan menyiapkan kaca mata yang dibutuhkan para lansia sesuai hasil pemeriksaannya melalui pihak optik 'seis' selaku penanggung jawab penyedia," Ungkap Ibrahim.
Program kacamata gratis pun berlaku untuk para pelaku usaha kecil dan menengah, yang sangat membutuhkan bantuan menggunakan kaca mata untuk mendukung aktivitasnya.
"Prioritas para lansia dari keluarga miskin menjadi program utama penyaluran kaca mata gratis ini, dimana di setiap desa akan disalurkan 50 unit kacamata," Kata Ibrahim.
Seluruh kader kesehatan di setiap desa, diminta segera mensosialisasikan program langsung tersebut, sesuai pencanangan yang telah dilakukan bupati Indra Yasin, di Kecamatan Monano pekan lalu. (ant/as)
Kemensos Pertimbangkan PKSA bagi Anak Korban Banjir
kementerian sosial mempertimbangkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) bagi anak-anak korban banjir di Jakarta.
"Kita punya PKSA, kita lihat kembali apakah memungkinkan untuk diterapkan bagi anak-anak korban banjir," kata Direktur Kesejahteraan Sosial Anak, Bambang Mulyadi di Jakarta, Senin.
Selama tanggap darurat banjir ibu kota, kementerian sosial turun tangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang dan pangan.
Selain itu, kementerian sosial juga memberikan bantuan psikososial dengan menurunkan Pekerja Sosial untuk mendampingi anak-anak dalam kegiatan Pondok Anak Ceria guna memastikan mereka tidak trauma terhadap bencana alam yang terjadi.
Anak-anak merupakan pihak yang termasuk rentan jika terjadi bencana. Mereka bisa mengalami trauma yang akan mengganggu kejiwaan dan pertumbuhannya.
"Ketika ada bencana banjir kita amankan anak-anak dengan berbagai aktivitas jangan sampai terjadi trauma, dan dengan kita beri aktivitas, anak tidak menjadi beban keluarga karena dalam kondisi darurat orang tua tidak bisa sepenuhnya memantau anak," kata Bambang.
Menurut Bambang, dengan diberikan aktivitas, orang tua merasa aman dan bisa mengurus hal-hal lain misalnya membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa banjir.
Pondok Anak Ceria dibentuk di sejumlah titik pengungsian dengan berbagai aktivitas seperti bermain, bernyanyi, mendongeng dan kegiatan lainnya yang menghibur.
"Memang kita belum sepenuhnya membuat Pondok Anak Ceria di setiap pengungsian, tapi karena keterbatasan pekerja sosial jadi hanya ada di beberapa titik," katanya menambahkan. (ant/as)
Penempatan TKI Formal Meningkat
Penempatan tki formal terus meningkat tiap tahunnya, bahkan pada tahun lalu penempatan tki formal mencapai 52 persen dari jumlah keseluruhan penempatan TKI.
"Dalam beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah memang berupaya untuk memperbanyak penempatan tki formal ke berbagai negara untuk meningkatkan aspek perlindungan dan kesejahteraan TKI," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin.
Pemerintah juga telah menetapkan target untuk menghentikan pengiriman TKI informal dan hanya mengirim TKI sektor formal sehingga peningkatan kualitas dan kompetensi kerja TKI yang bekerja di luar negeri terus diupayakan.
"Orientasi kerja TKI digeser sehingga penempatan TKI fomal terus meningkat dibandingkan tki informal yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT), kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenakertrans, Jakarta pada Senin (28/1).
Penempatan TKI yang bekerja di sektor formal ke berbagai negara pada tahun 2012 mencapai 258.441 orang (52 persen), naik dari tahun 2011 yang berjumlah 266.191 orang (45 persen).
Sebelumnya, pada tahun 2010, pengiriman tki formal sebanyak 124.683 orang (27 persen), sedangkan informal sebanyak 451.121 orang (73 persen).
Pada tahun berikutnya, 2011, pengiriman TKI informal mengalami penurunan hingga 55 persen atau sebanyak 320.611 orang, kemudian pada tahun 2012 persentasenya pun turun menjadi 48 persen (238.198 orang).
Muhaimin mengatakan bahwa peningkatan jumlah tki formal yang bekerja di luar negeri disebabkan beberapa alasan, antara lain, masih berlakunya moratorium penempatan TKI di beberapa negara, pengetatan seleksi penempatan TKI, serta peningkatan kualitas dan kompetensi kerja TKI sehingga bisa mengisi lowongan kerja di sektor formal di luar negeri.
"Peningkatan jumlah tki formal memang dipengaruhi dengan masih diberlakukannya moratorium penempatan TKI sektor domestik ke beberapa negara penempatan, seperti Arab Saudi, Yordania, Suriah, dan Kuwait," kata Muhaimin.
Ia menegaskan bahwa pengetatan seleksi penempatan TKI yang bekerja ke luar negeri berpengaruh pada peningkatan tki formal karena pemerintah hanya mengirimkan TKI yang berkualitas.
"Dari awal kita perketat pelaksanaan persiapan keberangkatan TKI dengan baik. Hanya TKI yang benar-benar siap dan lengkap dokumennya saja yang diizinkan untuk bekerja, sedangkan yang belum siap akan ditunda keberangkatannya sehingga meminimalkan timbulnya masalah baru ketika bekerja di luar negeri," kata Muhaimin.
Kemnakertrans juga melakukan kampanye slogan "TKI Jangan Berangkat Sebelum Siap" di kantong-kantong TKI yang mensyaratkan agar TKI memiliki minimal empat aspek kesiapan, yaitu siap fisik dan mental, siap bahasa dan keterampilan, siap dokumen, dan siap pengetahuan negara tujuan.
"Kepada para TKI yang memiliki keahlian, kompetensi kerja, dan profesionalitas kerja, Pemerintah mendorong agar dapat mengisi lowongan pekerjaan-pekerjaan formal yang tersedia di luar negeri," imbau Muhaimin.
Peluang kerja bagi tki formal yang tersedia di berbagai negara penempatan, antara lain, konstruksi, perminyakan, pertambangan, transportasi, jasa (services), perhotelan dan turisme, perawat, pelayan supermarket, pekerja perkebunan, pertanian, serta perikanan.
"Secara terus-menerus Kemenakertrans melakukan langkah-langkah pembenahan dalam penanganan penampatan TKI sejak masa pra, masa, dan purnapenempatan. Semangat pembenahan Sistem dan Mekanisme Penempatan dan Perlindungan TKI terus dilakukan Kemenakertrans," kata Muhaimin. (ant/as/img:google)
Anggaran Penanggulangan Bencana Kalsel Turun Rp2 Miliar
Anggaran dana tanggap darurat bencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 2013 turun Rp2 miliar dari Rp22 miliar tahun lalu menjadi hanya Rp20 miliar.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah kalimantan selatan Rendra Fauzie di Banjarmasin, Senin, mengatakan penurunan anggaran tersebut salah satunya disebabkan minimnya penyerapan dana pada 2012.
Pada 2012, kata dia, penyerapan BPBD hanya sekitar 49 persen dari dana yang telah dianggarkan, sehingga pemerintah menurunkan nilai anggaran penanggulangan bencana pada 2013.
Kondisi tersebut, kata dia, dikhawatirkan akan menjadi salah satu kendala dalam penanganan bencana di daerah ini.
Apalagi potensi bencana alam pada 2013 diprediksi akan lebih besar dibanding 2012 karena intensitas hujan akan jauh lebih tinggi. Begitu juga dengan angin puting beliung yang diprediksi masih akan terus melanda beberapa kabupaten di daerah ini.
"Namun kalau memang nanti terjadi kekurangan, kita akan kembali usulkan penambahan pada APBD perubahan, sehingga hal tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan," katanya.
Wilayah kalimantan selatan (Kalsel) saat ini diperkirakan rawan dilanda bencana alam seperti angin puting beliung dan banjir yang disebabkan curah hujan tinggi disertai angin kencang.
Kepala Seksi Kesiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel Sahrudin sebelumnya mengatakan, saat ini curah hujan di wilayah Kalsel masih cukup tinggi yang disertai angin kencang.
Hampir semua wilayah kabupaten/kota di Kalsel rawan terjadi bencana puting beliung dan banjir sehingga masyarakat harus waspada bila hujan deras disertai angin kencang.
Beberapa daerah yang rawan terjadi bencana banjir di antaranya Kabupaten Banjar, Tabalong, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu.
Selain itu, kata dia, masyarakat juga diharapkan mewaspadai kemungkinan terjadinya musibah tanah longsor dan selalu siaga dalam penanganan bencana.
"Kita akan melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang rawan bencana seperti angin puting beliung, banjir dan tanah longsor, dan kita juga harus sigap untuk memberikan pertolongan dan pendataan," katanya.
Dijelaskannya, sepanjang 2012 musibah bencana alam seperti angin puting beliung yang melanda Kalsel sudah sekitar 49 kali. (ant/as)
Indonesia-India Jajaki Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah Indonesia dan India tengah menjajaki kerja sama mengentaskan rakyat dari kemiskinan guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat kedua negara.
"Upaya pengentasan kemiskinan bersama ini sudah dilakukan. Saya pun telah berkomunikasi dengan beberapa menteri terkait di Indonesia," kata Duta Besar India untuk Indonesia, Gurjit Singh, di sela-sela resepsi perayaan Hari Republik India di Jakarta, Senin malam.
Menurut Singh, meskipun memiliki karakter masalah kemiskinan yang berbeda, tetapi kedua negara bisa saling berbagi resep untuk sama-sama berupaya mengentaskan kemiskinan.
"Memang terdapat perbedaan, tetapi semakin banyak masukan bukannya semakin baik untuk upaya tersebut," kata Dubes Singh.
Berdasarkan data Komisi Perencanaan (Planning Commission) India penduduk miskin di negara Bollywood tersebut telah berkurang menjadi 29,8 persen pada 2009-2010 dari sebelumnya mencapai 37,2 persen pada 2004-2005.
Dengan populasi India yang mencapai 1,2 miliar jiwa, maka jumlah penduduk miskin di India pada periode 2009-2010 tersebut adalah 354 juta jiwa. Sementara untuk Indonesia, data Badan Pusat Statistik pada Maret 2012 mencatat sebanyak 29,13 juta jiwa (11,96 persen), berkurang dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 30,02 juta jiwa (12,49 persen).
Melalui kerja sama tersebut, Dubes Singh mengharapkan kemajuan yang signifikan bagi kedua negara, yang sama-sama merupakan kekuatan ekonomi yang sedang berkembang di dunia.
Sementara itu di sisi lain, Singh juga memprioritaskan adanya penerbangan langsung antara India dan Indonesia, yang diharapkan akan tercapai pada tahun ini.
"Pemerintah kami telah memberi izin kepada dua maskapai India untuk melakukan penerbangan langsung ke Indonesia, kami harapkan tahun ini proses negosiasinya segera selesai," katanya.
Sebelumnya sejumlah maskapai penerbangan Indonesia juga dikabarkan berencana melakukan ekspansi rute penerbangan ke India. Tiga maskapai Indonesia yaitu Garuda Indonesia, AirAsia Indonesia, dan Lion air disebut-sebut akan menjalankan penerbangan langsung ke India. (ant/as)
Wakil Bupati Bangka Meninggal Dunia
wakil bupati Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan bangka belitung, H. Nurhidayat Rani, meninggal dunia pada Senin (28/1), pukul 14.00 WIB, di RS Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.
"Saat ini jenazah masih berada di Jakarta dan rencananya jenazah almarhum akan diberangkatkan dari Jakarta ke Bangka dengan pesawat udara sore ini sekitar pukul 17.00 WIB," ujar Kasubid Pengumpulan Informasi Humas Kabupaten Bangka, Ersan, di Sungailiat, Senin.
Ia mengatakan, kemungkinan slmarhum akan disholatkan di Masjid Itjihad Jalan Batin Tikal, Sungailiat, pada Selasa.
Nuhidayat memang sudah sakit sejak lama, dan sudah beberapa kali masuk rumah sakit karena konplikasi penyakit yang dideritanya.
Melihat raut wajahnya memang sudah lama terlihat agak tidak segar kemungkinan karena sakit yang dideritanya cukup lama.
Sementara itu, di lingkungan pemerintahan Ersan mengenal sosok Nurhidayat Rani sebagai sosok yang baik dan patut dicontoh.
"Saya berharap ke depan ada pengganti beliu yang sesuai dan bisa mengayomi dan membimbing masyarakat Bangka menjadi lebih baik," ujarnya. (ant/as)
Anas: Menanam Pohon Simbol Kehidupan
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat partai demokrat, Anas Urbaningrum, menyatakan, menanam pohon sama halnya dengan simbol menanam kehidupan, kebaikan serta harapan yang baik dan penting bagi masyarakat Indonesia.
"Kalau kader-kader di seluruh Indonesia seperti hari ini di Riau menanam pohon, maka saya harapkan kegiatan menanam terus dilakukan. Karena sangat penting sekaligus menandakan partai demokrat punya harapan ke depan yang lebih baik bersama-sama rakyat," ujarnya dalam kata sambutan menanam pohon di Pekanbaru, Senin.
Penananam pohon di Pasar Baru, Jalan Budi Karya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Panam, Pekanbaru, merupakan rangkaian acara dalam silaturahmi daerah partai demokrat di Riau yang dilaksanakan selama dua hari di Pekanbaru.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika melihat bencana banjir di Kota Jakarta di mana ditemukan ada pasar tenggelam, kemudian sekolah yang tenggelam, rumah sakit tenggelam, ada mal yang tenggelam dan pihaknya berharap Pasar Baru, Panam, Pekanbaru, menjadi pasar yang sejuk dengan ditanami pohon.
Bila hijau dan sejuk, maka makin nyaman dan bersahabat dengan alam serta anti banjir selama-lamanya. Namun, ia menggarisbawahi agar kegiatan menanam jangan dilakukan di Pekanbaru saja dan pada hari ini saja.
"Mari kita jadikan gerakan nasional sebagai kegiatan yang terus menerus dilakukan di seluruh daerah, terutama di Riau. Makin banyak menanam pohon, maka hubungan kita dengan alam makin baik pula," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau HR Mambang Mit mengatakan, kegiatan menanam merupakan salah satu program kerja dari DPD Demokrat Provinsi Riau yang menyentuh ke masyarakat langsung.
Wakil Gubernur Riau ini juga mangatakan, luas daratan Provinsi Riau 8,7 juta hektare di mana sekitar 4,7 juta hektare adalah hutan dan sekarang hutan hanya tersisa dua juta hektare.
"Alhamdulillah, meski demikian Riau belum pernah didatangkan bencana seperti banjir bandang, longsor, gempa, tsunami dan lain sebagainya. Adapun banjir yang terjadi di Riau merupakan siklus tahunan," ujarnya.
Kegiatan itu ditandai dengan penanaman pohon yang dilakukan Anas Urbaningrum dan Mambang Mit, serta dilakukan kunjungan ke para pedagangan di Pasar Baru, Panam. (ant/as)
Dishut Rokan Hilir Bagikan 18.000 Bibit Pohon
Aparat Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau mendistribusikan sebanyak 18.000 batang pohon terdiri atas mahoni sebanyak 9.000 pohon, matoa 3.000, ketapang 1.000 dan karet 5.000 untuk menghijaukan lingkungan serta memberikan tambahan penghasilan.
"Kita distribusikan pohon itu kepada masyarakat, kantor-kantor dan pondok pesantren yang sudah mengajukan permohonan secara gratis dengan harapan yang telah mendapatkan pohon bisa menanam dan memelihara," kata Kepala Dinas Kehutanan Rohil H Suandi didampingi PPTK Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Ismail di Bagansiapiapi, Selasa.
Selain menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan lingkungan yang hijau, program ini juga berguna bagi keindahan lingkungan yang asri serta mengantisipasi banjir. "Tanah dan lahan yang kritis kita tanami dengan berbagai macam tanaman, maka akan sangat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya," ujar Suandi.
Kegiatan penghijauan itu merupakan tindak lanjut dari program pemerintah yakni One Man One Tree dan program penanaman satu miliar pohon. Khusus pohon karet, didistribusikan sebanyak 200 pohon kepada per satu orang warga pemohon dengan harapan dapat menambah pendapatan petani karet.
Distribusi 18.000 pohon tersebut merupakan bagian dari program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang dianggarkan melalui dana APBN tahun 2012. Pembibitan ke empat macam tanaman tersebut dilakukan oleh PPTK Ismail dengan menggunakan lahan di area kantor Dishut Rohil.
"Kita bibit sendiri di samping kantor ini dan selanjutnya didistribusikan setelah dipelihara selama delapan bulan," tambah Ismail.
Diakui Ismail, 18 ribu pohon yang akan dibagikan belum seluruhnya terdistribusikan mengingat pihak yang mengajukan proposal permohonan pohon relatif lambat sehingga pendisribusiannya juga mengalami keterlambatan.
Hal itu dimaklumi karena pihak pengaju proposal terlebih dahulu melengkapi sejumlah persyaratan seperti surat permohonan yang harus diketahui kepala desa dengan melampirkan surat bukti kepemilikan tanah atau lahan.
"Namun demikian, sudah ada yang menjemput sendiri dan masih ada yang baru mengajukan usulan. Dengan keterlambatan ini terpaksa dana pendistribusian pohon tidak kita gunakan karena tidak akan bisa dipertanggungungjawabkan. Jadi, biaya distribusi ditanggung oleh pemohon pohon sendiri," tuturnya. (ant/as/img:google)
Bulog Bengkulu Segera Salurkan Raskin
Badan Urusan Logistik Divisi Regional Bengkulu akan menyalurkan beras bagi warga miskin mulai awal Februari 2013, karena masih menunggu kesiapan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.
"Kalau Surat Keputusan (SK) penyaluran raskin 2013 sudah ditanda tangani Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah pekan lalu, namun pelaksanaannya menunggu permintaan dari kabupaten/kota," kata Humas Divre Bulog Bengkulu Riswan, Selasa.
Ia menjelaskan, tagret pembagian raskin 2013 tercatat 21.883 ton dengan sasaran 121.574 rumah tangga sasaran (RTS), dengan jatah masing-masing 15 kilogram.
Sedangkan harga tebus warga kurang mampu itu tetap Rp1.600 per kilogram, namun peraktek pada masing-masing kabupaten/kota tentunay tidak sama karena menyangkut biaya angkut mereka.
Jatah raskin dua bulan yaitu Janurai-Februari itu dibagikan awal Februari 2013, untuk mengantisipasi kebutuhan mamsyarakat kurang mampu karena pada bulan itu belum ada produksi beras lokal dan masih dalam proses tanam.
Pada 2012 Bulog berhasil menyalurkan raskian sebanyak 21.708 ton untuk 114.177 rts, pada 2013 angka rts di Bengkulu terjadi peningkatan termasuk jumlah beras yang akan disalurkan, ujarnya.
Kasi Harga dan Pasar (Gasar) bulog bengkulu David Susanto mengatakan, stok beras saat ini tercatat 8.000 ton dan dalam waktu dekat akan masuk 3.000 ton dari Jawa Timur (Jatim).
"Pasokan beras dari Jatim itu rencananya sebanyak 3.000 ton untuk menambah stok di gudang Kota Bengkulu , gudang Manna, Bengkulu Selatan, namun secara keseluruhan beras bulog bengkulu mencukupi untuk jatah empat bulan ke depan," ujarnya. (ant/as)
Pengungsi Kampung Cakuang Lebih Memilih Mengontrak Rumah
Ratusan pengungsi warga Kampung Cangkuang, Puncak Pass, Cipanas, Cianjur, Jabar, memilih untuk mengontrak rumah karena Pemkab Cianjur, hingga saat ini, belum memberikan bantuan secara maksimal.
Karena itu, sejumlah rumah kontrakan di wilayah Babakan Puncak, Desa Cimacan, yang berjarak 8 kilometer dari Puncak Pass, mendadak dibanjiri ratusan pengungsi yang terpaksa mengontrak rumah karena rumah mereka terancam pergerakan tanah yang terus meluas.
Meskipun telah memasuki minggu kedua diam di rumah kontrakan tersebut, puluhan kepala keluarga mengaku belum mendapatkan bantuan dari Pemkab Cianjur, namun mereka membenarkan telah menerima bantuan sembako dari beberapa organisasi politik.
"Untuk satu bulan kami menyewa satu kontrakan Rp500 ribu. Kami terpaksa mengontrak karena tidak ada kejelasan, sampai kapan kami harus mengungsi seperti ini," kata Eni (38), salah seorang pengungsi dengan empat anggota keluarga.
Dia menuturkan, sejak diminta untuk mengungsi, dia memilih mengontrak karena belum ada tempat pengungsian yang disediakan pihak pemerintah ketika itu.
Terlebih dia memiliki anak balita yang rentan terserang penyakit, jika berada di pengungsian. Sehingga dia dan suaminya serta belasan KK lainnya, memilih untuk mengontrak rumah.
"Kalau memang kondisi kampung kami sudah tidak layak ditempati, kami berharap Pemkab Cianjur mencarikan tempat relokasi bagi kami. Mungkin hanya itu yang kami harapkan saat ini," katanya.
Sementara itu, berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, pergerakan tanah di wilayah Puncak Pass, terus meluas dengan kedalaman mencapai 4 meter.
Seluruh warga yang tinggal di wilayah tersebut telah diungsikan. Namun hingga saat ini, Pemkab Cianjur belum bisa memastikan sampai kapan ratusan KK itu akan diungsikan.
Bahkan hingga saat ini, belum ada rencana Pemkab Cianjur untuk melakukan relokasi terhadap ratusan rumah warga di kawasan tersebut.
"Sudah seluruhnya masyarakat di wilayah tersebut mengungsi. Selain memilih untuk mengontrak, belasan KK saat ini mengungsi di Wisma Depsos Puncak. Relokasi baru kita ajukan dan belum dibahas," kata Asep Suhara, kepala BPBD Cianjur. (ant/as)
Pemkab Kaur Buka Sekolah Khusus di Daerah Terpencil
Pemerintah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, mulai Tahun Ajaran 2013 membuka sekolah khusus di daerah terpencil untuk memberikan kesempatan belajar kepada anak usia sekolah daerah itu.
"Selama ini anak usia sekolah di daerah terpencil tidak mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan, sehingga mereka putus sekolah," kata Sekretaris Daerah pemkab kaur Mulyadi Usman di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan sekolah di daerah terpencil itu dibuka resmi Bupati Kaur Hermen Malik dengan disaksikan Dirjen Pembinaan Layanan Khusus Kemendikbud Dr Mujito belum lama ini.
Sekolah pelayanan khusus itu dibangun di Pondok Pusaka setempat dan dapat dijangkau oleh anak petani berpindah dan korban konflik hutan.
Program sekolah khusus itu dirancang Bupati Hermen Malik beberapa tahun lalu dan dapat terwujud pada Tahun Ajaran 2013, dengan tahap awal ada 10 murid.
Ia menjelaskan para siswa itu anak petani dari kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan hutan produksi terbatas (HPT) daerah itu.
Sekolah tersebut merupakan warisan pendidikan wajib dilakukan pemerintah daerah sekaligus dalam pembinaan pemkab kaur melalui Dinas Pendidikan setempat.
Keberadaan sekolah khusus itu, katanya, untuk memberikan hak pendidikan kepada anak putus sekolah, terutama di daerah terpenci.
Ia mengutip sambutan Mujito bahwa program pendidikan khusus itu adalah pola pendidikan terbaru dari Kemendikbud.
Seluruh siswa diasramakan dan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah.
"Kita akan menjadikan Kabupaten Kaur daerah percontohan sekolah khusus dan dapat ditiru oleh daerah lainnya di Tanah Air," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pemkab kaur M Daud Abdullah mengatakan pembangunan sekolah khusus itu untuk menyelamatkan anak usia sekolah dari ketertinggalan.
"Sekolah tersebut dikhususkan bagi anak usia sekolah di desa dekat kawasan hutan dan jauh dari ibu kota kabupaten, sehingga ke depan dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah," katanya. (ant/as)
Bupati Mesuji Perintahkan Satker Cepat Tanggani Banjir
Banjir yang kian meluas terjadi di sejumlah tempat di Kabupaten Mesuji, Lampung, membuat Bupati setempat, Khamamik, memerintahkan satuan kerja di daerahnya cepat bertindak menangani bencana alam tersebut.
Bupati Mesuji Khamamik, ketika dikonfirmasi, Selasa malam, mengatakan bahwa dia telah memerintahkan beberapa satuan kerja terkait untuk siaga dan turun langsung ke lokasi banjir.
Tujuannya agar dapat dilakukan penanggulangan musibah yang terjadi secara cepat dan tepat.
"Saya telah perintahkan satker terkait untuk siaga dan sesegera mungkin ambil tindakan. Sekarang mereka telah berada di lokasi banjir untuk melakukan penanggulangan secepatnya, dan juga pendataan lahan pertanian yang dan hewan ternak yang mati akibat banjir," ujar Bupati yang sejak awal memang rajin turun ke lapangan ini.
Lebih lanjut Khamamik mengatakan bahwa saat ini masyarakat yang terkena banjir mengalami kesulitan air bersih dan gatal-gatal.
Selain itu, dapat dipastikan perekonomian masyarakatnya menjadi terganggu.
Banjir merendam ratusan rumah dan lahan pertanian di Kabupaten Mesuji.
Ada empat kecamatan yang beberapa desanya mengalami bencana banjir tersebut, yaitu Kecamatan Way Serdang, Simpang Pematang, Mesuji Timur, dan Rawajitu Utara.
Belakangan, banjir juga terjadi di tiga dusun dalam wilayah Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur.
Sejak beberapa hari ini, sekitar 2.475 orang warga dari 617 kepala keluarga di Dusun Tebing, Dusun Talang Gunung, dan Dusun Setajim Desa Talang Batu terpaksa melakukan aktivitas kesehariannya di tengah genangan air.
Ketinggian air pada ketiga dusun tersebut mencapai dada orang dewasa atau sekitar 130 cm, bahkan ada 77 rumah warga yang nyaris tenggelam karena ketinggian airnya mencapai mencapai 200 cm.
Saridin (45), Kepala Dusun Tebing menuturkan bahwa banjir yang terjadi adalah akibat luapan air dari Sungai Buaya yang alirannya melintasi dusun mereka.
"Banjir ini terjadi sejak hari Jumat (25/1) lalu, dan hari ini semakin tinggi karena hujan semakin sering turun. Bukan hanya rumah kami yang terendam, tapi sekitar 500 hektare sawah masyarakat desa kami juga dipastikan gagal panen," ujar dia lagi.
Salah seorang warga lainnya, Muslimin (46), mengatakan bahwa banjir memang kerap terjadi di lokasi itu setiap tahunnya.
Namun tahun ini, banjir yang terjadi jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya.
"Di wilayah ini setiap tahun memang sering terjadi banjir, tapi biasanya cuma sebatas lutut kaki. Sedangkan tahun ini sangat luar biasa, kalau anak kecil pasti tenggelam. Memang sejauh ini belum ada korban jiwa, namun orang tua menjadi sangat khawatir," ujar Muslimin mengeluhkan kondisi itu.
Menurut Bupati Mesuji Khamamik, sebelumnya banjir juga melanda beberapa desa di Kecamatan Simpang Pematang dan Way Serdang.
Saat itu, Bupati langsung memerintahkan dinas terkait untuk menurunkan alat berat jenis ekskavator untuk pelebaran sungai dan pembersihan saluran air setempat.
Tindakan ini cukup efektif untuk wilayh tersebut.
Banjir yang melanda Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur kondisinya lebih parah.
Ini dikarenakan sungainya lebih lebar dan dalam serta berarus deras, sehingga penangannya tidak sesederhanna sebelumnnya.
Karena itu, menurut Khamamik, pihaknya akan mengevakuasi korban banjir, memberikan bantuan makanan, air, dan obat-obatan.
Selain itu, perlu dilakukan pula identifikasi permasalahan dan formulasi penyelesaian masalahnya.
Kepala Bagian Humas Pemkab Mesuji, Irvira Bangsawan, menerangkan bahwa saat ini upaya penanggulangan banjir tengah dilakukan Pemkab setempat, terutama berkenaan dengan kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak.
"Dalam penanganan musibah ini, Pak Bupati telah memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertanian untuk turun langsung agar masyarakat yang terkena musibah cepat tertanggulangi, baik pada saat terjadi banjir maupun pascabanjir nanti," ujar Irvira. (ant/as)
Distribusi Raskin DIY Januari Dipastikan Mundur
Distribusi beras untuk masyarakat miskin di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kuota Januari dipastikan mundur menjadi bulan berikutnya karena hingga saat ini belum ada Surat Keputusan Gubernur DIY untuk tim raskin dan pagu raskin kota/kabupaten.
"Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY belum turun. Jika surat itu belum turun, maka bupati dan wali kota juga belum bisa membuat SK untuk tim raskin kota/kabupaten dan pagu raskin tingkat desa atau kelurahan," kata Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Yogyakarta Darsono Imam Yuwono di Yogyakarta, Rabu.
Meskipun SK Gubernur DIY belum turun, namun Bulog Divre Yogyakarta sudah mengirimkan daftar nama rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) raskin ke masing-masing kota/kabupaten.
Daerah kemudian diminta untuk mencetak nama masing-masing RTSPM di setiap desa atau kelurahan dan kemudian disosialisasikan ke wilayah.
Distribusi raskin, lanjut Darsono, tidak akan dilakukan dengan cara digabung dengan kuota Februari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Jika dirapel, banyak yang nakal. Ada kuota yang tidak didistribusikan tapi justru dijual. Karenanya, distribusi Januari diselesaikan dulu, baru nanti dilakukan distribusi Februari," katanya.
Ia berharap, proses distribusi raskin kuota Januari dan Februari bisa dilakukan dalam bulan yang sama, karena biasanya dibutuhkan waktu 12-15 hari untuk distribusi raskin per bulan.
Bulog juga sudah membagikan pedoman umum distribusi raskin dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat ke tiap kota/kabupaten.
"Dalam pedoman umum itu tetap mengakomodasi pelaksanaan musyawarah kelurahan untuk mengganti penerima yang sudah meninggal dunia atau pindah," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Muh Sarjono mengatakan, sedang mencetak nama-nama penerima raskin per kelurahan.
"Kami belum sosialisasi karena pedoman umumnya belum ada. Daripada nanti salah, lebih baik kami tunggu pedoman umumnya baru sosialisasi," katanya.
Ia mengatakan, penerima raskin turun di hampir seluruh kelurahan. Penurunan terbanyak terjadi di Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen 175 penerima dan paling kecil ada di Kelurahan Kotabaru Kecamatan Gondokusuman delapan penerima.
Total jumlah penerima raskin di DIY pada 2013 tercatat sebanyak 288.391 RTSPM terdiri dari 43.021 RTSPM di Kulon Progo, 88.611 RTSPM di Bantul, 80.243 RTSPM di Gunungkidul, 60.485 RTSPM di Sleman dan 16.031 RTSPM di Kota Yogyakarta. (ant/as)
Batam Bidik Retribusi IMTA Rp24 Miliar
Pemerintah Kota Batam membidik penerimaan retribusi Izin Mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebesar Rp24 miliar sepanjang 2014.
"Potensi IMTA Rp24 miliar tahun ini," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Zaref di Batam, Rabu.
Angka itu berdasarkan biaya izin 100 dolar AS per bulan untuk sekitar 2.000 TKA selama setahun.
Hingga akhir 2012, pendapatan IMTA masih disetor ke pemerintah pusat.
Melalui Peraturan Wali Kota, kata dia, IMTA disetorkan ke kas daerah.
IMTA merupakan retribusi yang wajib dibayar oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.
Pemkot Batam menarik iuran IMTA kepada setiap tenaga kerja asing 100 dolar AS tiap bulan.
"Jumlah yang ditarik tetap sama dengan sebelumnya, agar tidak menimbulkan presepsi baru," kata Zaref.
Disnaker mencatat terdapat sekitar 5.000 tenaga kerja asing yang mengais rezeki di Batam. Zaref mengatakan retribusi imta tidak bisa serta merta ditarik dari seluruh TKA, melainkan yang memperpanjang izin baru saja.
"Perpanjangan baru 2.187," kata dia. orang, bahas, perpanjangan.
Sebelumnya, seluruh pendapatan IMTA disetor Pemkot ke pemerintah pusat sebagai penerimaan negara.
"Sebelumnya, kontribusi ke pusat, bisa Rp60 miliar setahun," kata dia.
Sementara, penetapan pembayaran IMTA melalui Perwako, menunggu Perda yang masih dalam tahap pembahasan di DPRD Batam.
Ia mengatakan harapan Perda selesai awal bulan depan.
Penerimaan dana IMTA, kata dia, akan digunakan untuk pemberdayaan pekerja dengan membangun Balai Latihan Kerja.
Nantinya, Pemkot Batam ingin membangun BLK yang proporsional sesuai dengan kebutuhan industri.
"Di semua bidang terutama tempat orang asing bekerja," kata dia. (ant/as)
Mendikbud Targetkan Buku Kurikulum Baru Selesai Februari 2013
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menargetkan proses penyusunan buku mata pelajaran kurikulum baru selesai pada Februari 2013.
"Karena kesiapan buku merupakan salah satu kunci suksesnya kurikulum baru, tentu kami akan segera selesaikan. Kira-kira Februari ditargetkan sudah bisa rampung," katanya di sela-sela mengunjungi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, pelatihan mengenai pelaksanaan kurikulum baru terhadap para pengajar tidak akan mungkin bisa dilaksanakan tanpa terwujudnya buku yang berfungsi sebagai panduan.
"Jadi untuk cetakan awal nanti akan digunakan untuk panduan pelatihan bagi guru dulu. Baru setelah itu akan dilanjutkan pengadaan buku secara massal untuk tiap-tiap sekolah," katanya.
Menurut dia, secepatnya penulisan buku sudah bisa dimulai meskipun penyusunan kurikulum baru belum selesai secara keseluruhan.
"Tidak harus kurikulum selesai semua. Jadi mereka( tim penulis) sudah bisa mulai menulis terkait kompetensi dasar dulu, begitu kompetensi telah dirumuskan," katanya.
Terkait tim penulis, dia mengatakan, telah menyiapkan beberapa nama yang secara keseluruhan berlatar belakang sebagai pengajar.
"Kami sudah siapkan siapa nama-nama tim penulis, yang pasti latar belakang mereka juga pengajar dan tentu bisa dijamin kredibilitas mereka," katanya.
Menurut Nuh, setiap tema pelajaran, akan diserahkan kepada satu penulis sehingga proses penulisan buku bisa lebih efektif dan efisien.
"Jadi nanti misalnya untuk SD kan ada sembilan tema pelajaran. Nah setiap temanya akan ada penulisnya sendiri-sendiri," katanya.
Nuh mengatakan harga buku-buku pelajaran tersebut direncanakan berkisar Rp5.000 hingga kemungkinan yang paling mahal Rp8.000 untuk setiap temanya.
Selanjutnya, dia mengatakan, selain berisi tema kurikulum baru, di dalam buku tersebut akan dilengkapi dengan latihan soal yang komprehensif, sehingga sudah tidak memerlukan pengadaan lembar kerja siswa (LKS) lagi.
"Nanti sudah tidak dibutuhkan LKS lagi, karena didalam buku tersebut telah mencakup latihan soal yang komprehensif. Intinya proyek-proyek buku akan semakin dikurangi sehingga dapat meringankan orang tua murid," katanya. (ant/as)
60 Siswa Riau Dapat Beasiswa
Sebanyak 60 siswa-siswi terbaik SMA/MA/SMK di Provinsi Riau tingkat kabupaten/kota lulus seleksi calon penerima beasiswa pendidikan dari PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), melalui program Darmasiswa Chevron Riau (DCR).
"Melalui program DCR itu maka siswa-siswi SMA/MA/SMK kelas tiga tersebut berhak mengikuti seleksi calon penerima bantuan dana pendidikan untuk jenjang perguruan tinggi," kata Tiva Permata, Manager Komunikasi Chevron di Pekanbaru, Kamis.
Menurut Tiva, 60 siswa-siswi tersebut lulus seleksi pada 19 Januari 2013 program DCR. Dalam program DCR siswa yang berhak mendaftar adalah peraih juara umum I, II, dan III di sekolah masing-masing pada semester lalu.
Penerima DCR, katanya, diutamakan siswa-siswi yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Sedangkan seleksi final akan dilaksanakan pada 16-19 Febrari 2013.
Hingga saat ini, disebutkannya, sudah 700 lebih siswa-siswi unggulan Riau telah mendapatkan darmasiswa dan melanjutkan kuliah di berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.
"Sebagian dari mereka yang telah menyelesaikan studi kini berkarir di berbagai perusahaan, baik nasional maupun multinasional," katanya dan menambahkan informasi seputar DCR dapat diakses melalui situs resmi www.darmasiswachevronriau.com.
Sejumlah siswa yang lulus seleksi di antaranya, Irwan, mengatakan ingin meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi Riau, terutama di daerah-daerah terpencil.
"Sekolah-sekolah di daerah saya masih terbilang lebih terbelakang dibandingkan sekolah-sekolah di daerah lain, maka itu saya jadi termotivasi," kata Irwan bercita-cita jadi dokter itu.
Irwan adalah seorang siswa berprestasi dari SMAN 1 Kandis, kabupaten Siak, yang berhak mengikuti proses seleksi tahap final yang digelar pada 16-19 Februari 2013 di Rumbai, Pekanbaru untuk ujian tingkat provinsi yaitu tes akademik, tes psikologi dan wawancara.
Prestasi Irwan selain juara umum di sekolah, Irwan juga menjuarai olimpiade fisika 2011 se-provinsi Riau, juara 3 Olimpiade Sains Nasional Kebumian tingkat kabupaten Inhu pada tahun 2011 dan berhasil menempati peringkat pertama pada ajang yang sama di tahun 2012. Ia juga pernah meraih juara 2 MIPA Expo Fisika se-kabupaten Inhu pada tahun 2012 dan juara 2 lomba pidato se-kabupaten Inhu.
"Saya ingin meringankan beban orang tua," kata Irwan yang kini tinggal bersama ibunya, seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya berada di desa tetangga sebagai wiraswasta.
Peserta lainnya, Ariya Eka Alel, siswi SMAN 1 Rengat, kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) juga ingin kuliah di jurusan kedokteran. Cita-cita utamanya adalah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat di provinsi Riau. Ariya mengaku termotivasi mengikuti program tersebut untuk membanggakan orangtua.
Ke-60 siswa yang lulus tahap seleksi program DCR akan dibagi ke dalam 4 peringkat. Peringkat pertama sebanyak tiga siswa masing-masing berhak mendapatkan bantuan dana pendidikan Rp16 juta/tahun ditambah satu unit laptop dan printer, peringkat kedua untuk lima siswa masing-masing Rp13,5 juta/tahun ditambah sebuah laptop.
Sedangkan peringkat ketiga untuk tujuh siswa Rp11 juta/tahun, serta peringkat keempat untuk 45 siswa masing-masing mendapatkan Rp8,5juta/tahun. Semua siswa itu akan mendapatkan bantuan tersebut selama 4 tahun. (ant/as)
BMKG Tambah Empat Radar Cuaca
badan meteorologi, Klimatologi dan Geofisika akan menambah lagi empat radar cuacanya dari 27 menjadi 31 radar pada 2013 untuk meningkatkan jangkauan area (coverage) pemantauan cuaca di Indonesia yang akan dioperasikan pada 2014.
"Idealnya perlu ada sekitar 50 radar agar seluruh Indonesia bisa ter-cover( terjangkau,red)," kata kepala Pusat Meteorologi Publik BMkG Mulyono R Prabowo pada Seminar konservasi Sumberdaya Air Atasi Bencana di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jakarta, kamis.
Empat titik daerah yang akan dipasang radar baru itu adalah Pangkalpinang, kendari, Mataram dan Sorong, ujarnya.
Area yang dapat dijangkau oleh radar cuaca, ujar Mulyono Prabowo, hanya mencapai 150 km sampai 250 km dimana semakin jauh jaraknya dari radar, mutu hasil pantauannya makin berkurang.
Selama ini, area yang tidak ter-cover radar menggunakan pantauan satelit meski hasilnya kurang berkualitas karena resolusi pixelnya terlalu besar, misalnya radar yang dipasang di Balikpapan tak bisa menjangkau seluruh Kaltim, ujarnya.
Cuaca membaik Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan, saat ini cuaca semakin membaik dimana curah hujan tidak lagi dalam intensitas tinggi seperti dua minggu lalu, meski tetap berpeluang hujan.
Wilayah-wilayah yang berpotensi masih hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari ini, menurut dia, pesisir barat Sumatera, Kalimantan Selatan bagian timur, Sulawesi bagian tengah dan Papua bagian Selatan Ia mengakui, intensitas hujan yang tinggi dua minggu lalu juga dipengaruhi faktor Median Julian Oscillation (MJO) di Samudera Hindia yang sempat aktif dan mengakibatkan pertumbuhan awan susul menyusul merambat dari barat ke timur.
"Cuaca dingin yang ekstrem di Eropa, bahkan di Rusia mencapai minus 20-40 derajat Celcius, juga memperkuat muson penyebab curah hujan tinggi," katanya.
Namun demikian saat ini faktor angin muson tidak lagi terlalu kuat namun potensi hujan diperkirakan masih ada sampai awal Maret, jelasnya. (ant/as)